TINJAUAN PELAKSANAAN AUDIT KODING BERKAS KLAIM PASIEN PESERTA BPJS KESEHATAN DI RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI

ANGGIVA DELLA ANISA

Tinjauan Pelaksanaan Audit Koding Berkas Klaim Pasien Peserta BPJS Kesehatan Di RSUD Pandan Arang Boyolali

RSUD Pandan Arang Boyolali sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian terkait tinjauan Pelaksanaan Audit Koding Berkas Klaim Pasien Peserta BPJS Kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi audit koding berkas klaim BPJS di rumah sakit, sehingga rumah sakit dapat mengetahui kendala atau permasalahan apa yang terjadi saat klaim BPJS dan cara mengatasinya. RSUD Pandan Arang Boyolali tersebut telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sejak tahun 2014 dengan pengajuan klaim BPJS yang dilakukan sebelum tanggal 10 disetiap bulannya. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui pelaksanaan audit koding berkas pengklaiman pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUD Pandan Arang Boyolali.
Jenis dan rancangan penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Subjek dalam penelitian ini yaitu 2 petugas bagian casemix dan 1 bagian koding. Objek penelitian ini adalah rekapan pending klaim BPJS yang diajukan pada tahun 2023 dan alur pelaksanaan audit koding. Metode pengambilan data dengan wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang pelaporan audit koding koding dan verifikasi klaim BPJS.
Hasil penelitian menunjukkan audit koding dilaksanakan sesuai dengan verifikasi koding. Pelaksanaan verifikasi koding berdasarkan dari aturan peraturan pemerintah PKS MoU Tahun 2023, pada tahun 2023 RSUD Pandan Arang Boyolali mengalami pending klaim sebanyak 915 berkas, faktor pending klaim meliputi tiga faktor yaitu administrasi kepesertaan berjumlah 0 (0%), administrasi pelayanan berjumlah 634 (69,28%) dan data medis /pengkodingan berjumlah 281 (30,71%). Penyebab klaim pending yang disebabkan oleh kasus pengkodean yaitu : diagnosa – diagnosa yang seharusnya mendapat kode gabung, kode diagnosa yang terlalu banyak sehingga terdapat kesalahan dalam penentuan diagnosa utama, kode tindakan yang diminta untuk konfirmasi, laporan penunjang yang diminta untuk dikonfirmasi karena berpengaruh pada kode tindakan.
Dari hasil penelitian dapat di simpulkan tindak lanjut permasalahan dalam verifikasi audit koding diantaranya : Petugas melakukan crosscek kembali terhadap pengkodingan, menghubungi petugas kalau ERM belum lengkap, adanya dukungan berupa alat teknologi dan memfasilitasi internet.