TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FRASA "MELAWAN HUKUM" DALAM PUTUSAN-PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Dalam beberapa putusan pengadilan kasus tindak pidana korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), frasa “melawan hukum� yang ada pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) ditafsirkan secara luas dengan mengacu pada penjelasan aturan tersebut. Karena berkaitan dengan suatu delik, maka frasa “melawan hukum� seharusnya ditafsirkan dengan memperhatikan asas legalitas asas nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali. Penggunaan penafsiran secara luas terhadap frasa “melawan hukum� mengakibatkan tidak jelasnya perbedaan antara perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata dan (onrechtmatige daad) dan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana (wederrechtelijkheid). Hal tersebut mengakibatkan rawannya kriminalisasi terhadap pejabat BUMN sehingga menimbulkan ketakutan dalam mengambil keputusan bisnis.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penafsiran terhadap frasa �melawan hukum� yang ada pada pasal 2 ayat (1) UU Tipikor apabila dikaitan dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi di BUMN dan bagaimanakah penafsiran hakim terhadap frasa �melawan hukum� dalam putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi di BUMN. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “melawan hukum� ditafsirkan secara luas dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan bahwa hakim dalam beberapa putusan tindak pidana korupsi menafsirkan frase “melawan hukum� secara luas, sehingga pelanggaran terhadap Standard Operating Procedure, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan aturan internal perusahaan lainnya ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi.