TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL-BELI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Keberadaan dunia digital saat ini ditandai dengan pesatnya perkembangan transmisi data melalui teknologi informasi yang disebut internet. Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet telah membuat perubahan yang sangat gradual dalam segi kehidupan masyarakat modern saat ini. Pada saat ini telah banyak dijumpai platform penyedia transaksi perdagangan elektronik modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai media pelaksanaannya atau yang lazim disebut e commerce. Beberapa hal permasalahan yang sering muncul dalam transaksi jual-beli melalui e-commerce antara lain permasalahan tentang perjanjian, tanda tangan elektronik, tata cara pembayaran, perpajakan, perlindungan hukum, peradilan, dan cara penyelesaian sengketa yang timbul. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak diuraikan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian/kontrak elektronik melainkan hanya diberikan batasan secara umum. Sehingga penulis mengidentifikasi masalah pengaturan dan perlakuan tentang perjanjian jual-beli yang dilakuakn berbasis internet dan keabsahan suatu perjanjian jual-beli yang dilakukan berbasis internet menurut Pasal 1320 Hukum Perdata.