WACANA CORE TAX SYSTEM DI INDONESIA: STUDI JAMINAN DAN KEPASTIAN HUKUM WAJIB PAJAK

Digitalisasi pajak di Indonesia merujuk pada proses penggunaan teknologi digital dan sistem berbasis elektronik untuk mengelola, memproses, dan melaporkan kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan berbagai aplikasi seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, dan aplikasi pendukung lainnya yang memiliki kekurangan salah satunya kurangnya integrasi antar aplikasi menyebabkan kepatuhan wajib pajak tidak tercapai, kurangnya kepastian hukum serta lemahnya jaminan perlindungan hukum. Peningkatan digitalisasi pajak terintegrasi menggunakan aplikasi Coretax yang mudah dan efisien bagi wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan CTAS dalam aplikasi Coretax mampu meningkatkan jumlah Wajib Pajak Patuh di Indonesia, kepastian hukum dan jaminan perlindungan data pribadi wajib pajak. Metode penelitian kualitatif melalui studi normatif dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan CTAS. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: melalui kemudahan penggunaan aplikasi dan keterikatan terhadap hukum yang ada dalam proses bisnis sehingga mampu untuk meningkatkan jumlah wajib pajak patuh, memasukan landasan hukum terintegrasi dan lengkap terkait CTAS seperti Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 tahun 2024 mampu meningkatkan kepastian hukum serta jaminan perlindungan data melalui UU PDP serta peraturan Internasional terkait sehingga menjamin kerahasiaan data peserta.