PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK HABIL SYIFA

ABSTRAK

Di Indonesia, dunia kesehatan mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan memiliki prospek yang cukup bagus. Kondisi seperti ini membuat persaingan menjadi semakin kompetitif. Seiring pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan layanan kesehatan semakin meningkat. Keberadaan Rumah Sakit sangat penting untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah RS di seluruh Indonesia sebanyak 2.813 unit hingga akhir 2018. Jumlah tersebut terdiri atas 2.269 RS Umum dan 544 RS khusus. Data pribadi di bidang kesehatan juga dapat menjadi korban penyalahgunaan, terutama jika data tersebut adalah rekam medis pasien yang sangat bersifat rahasia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan data pribadi pasien dalam pelayanan kesehatan di Klinik Habil Syifa ? dan Bagaimana implementasi Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap ditinjau dari konsep Philipus M. Hadjon ? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data sekunder dan wawancara langsung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa kerahasiaan dari data rekam medis merupakan unsur yang esensial dan harus senantiasa dijaga dengan upaya yang maksimal oleh setiap pihak yang melakukan pengelolaan atas data tersebut, sehinggga langkah pengamanan data rekam medis harus sselalu diperhatikan dan dijalankan oleh pihak pengelola data. Dalam implementasinya yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan khususnya di Klinik Habil Syifa Medika, terdapat beberapa upaya yang dijalankan dalam rangka untuk menjaga serta melindungi kerahasiaan data rekam medis, yang beberapa di antaranya adalah Pemilihan vendor HIS (Health Information system) yang terpercaya dan membuat NDA (Non Disclosure Agreement) dengan vendor tersebut. Dengan memilih vendor HIS yang tepat dan terpercaya, maka dapat menunjang efisiensi dalam pelaksanaan rekam medis elektronik, Penguatan infrastruktur sistem Informasi dan Teknologi (IT) di Klinik terutama dari segi firewall dan perlindungan terhadap virus maupun hacker, Membatasi akses dari luar komputer Klinik serta tidak memberikan akses kepada pihak yang tidak berkepentingan, Melakukan pembaharuan terhadap password user secara rutin, kemudian juga diiringi dengan pembaharuan security sistem IT secara rutin. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.