TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) TANPA STATUS BADAN HUKUM

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) TANPA
STATUS BADAN HUKUM
ATMORO
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Bisnis
Jl. Ki Mangun Sarkoro, No. 20, Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta
Email : aatmoro@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum dan perlindungan hukum bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum memiliki status badan hukum. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes tanpa status badan hukum memiliki kedudukan hukum yang lemah sesuai peraturan yang ada. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menetapkan bahwa BUMDes harus berbentuk badan hukum. BUMDes yang belum berstatus badan hukum menghadapi kesulitan dalam akses pendanaan dan legalitas usaha. Perlindungan hukum bagi BUMDes tanpa status badan hukum masih terbatas, namun pemerintah daerah dapat memfasilitasi proses pendaftaran. Penelitian ini menyarankan agar BUMDes segera mendaftarkan diri sebagai badan hukum untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjalankan usaha.