ANALISA PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN YANG EFEKTIF DALAM MENDORONG REALISASI PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA

Target penerimaan pajak dan tax ratio menjadi tantangan bagi pemerintah untuk terus mengupayakan penerimaan pajak tercapai. Realisasi penerimaan pajak setiap tahun tidak mencapai target, berpotensi akan selalu membebani kinerja anggaran pada tahun-tahun berikutnya. Dengan adanya tantangan tersebut dan pajak sebagai fungsi budgetair akan memberikan tekanan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul permasalahan penelitian yaitu: (i) Bagaimana pengaruh Pemeriksaan Pajak sesuai Undang-Undang Perpajakan terhadap realisasi pencapaian target penerimaan pajak penghasilan; (ii) Bagaimana pengaruh pemungutan pajak sesuai Undang-Undang Perpajakan terhadap realisasi pencapaian target penerimaan pajak penghasilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang ada apakah penegakan hukum perpajakan di Indonesia sudah efektif dalam mendorong realisasi target penerimaan pajak yang dilihat dari faktor pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Library Research dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini dilihat dari penegakan hukum perpajakan yaitu hukum perpajakan yang berkaitan dengan penegakan hukum perpajakan paling akhir efektif dengan terbitnya Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia yang mengatur pemeriksaan dan pemungutan pajak di Indonesia dengan mereduksinya menjadi beberapa peraturan perpajakan. sebagai Pembinaan dan Pelaksanaan (Juklak) dalam Undang-Undang Perpajakan turunan telah efektif dengan data yang dapat dilihat dari laporan realisasi penyelesaian pemeriksaan pajak yang meningkat sebesar 22,66 persen dikarenakan efektivitas penegakan hukum perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Begitu juga dengan pemungutan pajak dimana setelah undang-undang tersebut diundangkan, pemungutan pajak meningkat dikarenakan efektivitas penegakan hukum perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.