PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DI RUMAH SAKIT PANTI WALUYO SURAKARTA

ABSTRAK
SHELMA FEBRIANA RAHMADANI
Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Ditinjau Dari Aspek Hukum Di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta

Pada hasil survey pendahuluan di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta pelaksaan persetujuan tindakan kedokteran masih menggunakan manual, dan dari 96 sampel formulir informed consent pengisian informed consent belum 100persen terisi dengan lengkap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan persetujuan tindakan medis (informed consent) ditinjau dari aspek hukum di Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta.
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan retrospektif melalui metode observasi dan wawancara. Sampel yang digunakan sebanyak 96 formulir informed consent dengan teknik random sampling. Instrumen penelitian menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan checklist. Pengolahan data dengan collecting, editing, tabulasi, penyajian data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.
Hasil penelitian ini mengenai bentuk persetujuan tindakan kedokteran dinyatakan jelas (express consent) secara lisan atau tertulis, persetujuan dianggap diberikan (implied consent) pada kondisi normal, dan kondisi gawat darurat. Syarat sah nya informed consent adanya kesepakatan kedua belah pihak dari pasien dan dokter, kecakapan pasien dan kecakapan dokter, adanya objek perjanjian yaitu isi dari persetujuan tindakan kedokteran, dan adanya sebab yang halal dari tindakan yang dilakukan dokter sesuai dengan hukum profesi. Analisis kelengkapan identitas dengan presentasi 100persen lengkap, penjelasan informasi medis ketidaklengkapan tertinggi pada item bila tidak dilakukan tindakan, tata cara, tujuan, manfaat, dan alternatif 4,17persen dan ketidaklengkapan terendah pada diagnosis 2,08persen. Pemberi informasi medis oleh dokter dengan ketidaklengkapan pengisian 34,37persen dan penerima informasi tidak diisi lengkap 60,41persen. Autentifikasi dengan ketidaklengkapan tertinggi pada item waktu 18,87persen Pelaksanaan sop informed consent belum dilaksanakan secara maksimal.
Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran belum sesuai dengan Permenkes No 290 Tahun 2008. Saran dari peneliti sebaiknya melakukan pelatihan bagi dokter dan perawat mengenai etik dan hukum informed consent, dan sebagai langkah jangka menengah untuk menyiapkan transisi sistem secara digital seperti master digital formulir dan menyiapkan fasilitas tanda tangan elektronik.