IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG (STUDI KASUS KPKNL SURAKARTA)

Lelang merupakan mekanisme penjualan barang secara terbuka kepada publik melalui penawaran harga untuk memperoleh harga tertinggi, serta diawali dengan pengumuman resmi. Sebagai bagian dari upaya modernisasi pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang untuk menyesuaikan proses lelang dengan perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang diterapkan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi regulasi tersebut di KPKNL Surakarta, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam prosesnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat lelang di KPKNL Surakarta, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui teori implementasi hukum menurut Soerjono Soekanto secara substansial, PMK 122/2023 membawa perubahan dalam sistem lelang melalui proses digitalisasi dan penguatan transparansi. Dari segi penegak hukum, proses lelang melibatkan kerja sama antara pejabat lelang, pengadilan, dan kepolisian, terutama pada tahap pengosongan objek. Fasilitas seperti sistem e-Auction dan e-Auction Corner merupakan bagian dari sarana pendukung yang sudah berjalan efektif. Masyarakat menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan KPKNL Surakarta. Budaya hukum masyarakat yang relatif tertib juga membantu keberhasilan pelaksanaan lelang. Meskipun begitu, pelaksanaan lelang masih menghadapi hambatan dari aspek hukum (sengketa kepemilikan), sosial (penolakan pengosongan), dan teknis (kendala administrasi dan sistem).