Hubungan Ketepatan Kode Diagnosis Chronic Kidney Disease dengan Persetujuan Klaim BPJS di RSUD Kajen Pekalongan Tahun 2024

Proses verifikasi berkas klaim mengalami banyak hambatan yang terjadi salah satunya adalah penolakan berkas dari verifikator. Penolakan ini terjadi dikarenakan tidak lengkapnya berkas klaim, kesalahan administrasi, dan kesalahan dalam pengkodean yang mengakibatkan penolakan berkas klaim yang berujung tertundanya proses klaim BPJS. Berdasarkan survei awal di RSUD Kajen Pekalongan ditemukan 8 kode diagnosis CKD tepat disetujui klaim BPJS, 1 kode diagnosis CKD tepat tidak disetujui klaim BPJS karena ketidaklengkapan berkas klaim, dan 1 kode diagnosis CKD tidak tepat yang tidak disetujui klaim BPJS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan ketepatan kode diagnosis chronic kidney disease dengan prsetujuan klaim BPJS di RSUD Kajen Pekalongan tahun 2024.
Jenis penelitian ini adalah analitik dengan dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 179 berkas kasus diagnosis CKD dengan teknik pengambilan sampel acak. Instrumen penelitian yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, ICD-10, check list, dan SPSS. Analisis data menggunakana analisis univariat dan bivariat menggunakan uji fisher exact.
Hasil penelitian ini menunjukkan ketepatan kode sebanyak 168 kasus (93,85persen) dan ketidaktepatan sebanyak kode 11 kasus (6,15persen). Berkas klaim yang disetujui sebanyak 154 berkas (86,03persen) dan berkas klaim tidak disetujui sebanyak 25 berkas (13,95persen). Hasil uji fisher s exact didapatkan nilai p lebih kecil dari 0,001 sehingga nilai p lebih kecil dari 0,05 dan nilai odd ratio 23,686 yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima.
Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara ketepatan kode diagnosis CKD dengan persetujuan klaim BPJS di RSUD Kajen Pekalongan tahun 2024. Saran dalam penelitian ini sebaiknya petugas koding lebih banyak mengikuti pelatihan koding untuk meminimalkan kesalahan kode yang juga berdampak pada pembiayaan kesehatan, lalu pihak rumah sakit meningkatkan kinerja dengan pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkala dalam melengkapi berkas persyaratan pengajuan klaim BPJS.