ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PEMAKAIAN PRODUK SKINCARE (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan kosmetik ilegal. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta regulasi lain yang berkaitan dengan pengawasan peredaran kosmetik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Permasalahan utama yang diangkat adalah masih maraknya peredaran kosmetik ilegal yang membahayakan kesehatan konsumen, lemahnya pengawasan, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan historis (historical approach). Data yang digunakan berasal dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pelaksana, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memahami sejauh mana regulasi perlindungan konsumen telah memberikan jaminan kepastian hukum terhadap korban kosmetik ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen sudah diatur secara komprehensif dalam UUPK dan peraturan sektoral seperti PP No. 31 Tahun 2019 serta Peraturan BPOM terkait pengawasan kosmetik. Namun, penerapannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan pengawasan, rendahnya penegakan hukum, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, BPOM, pelaku usaha, dan konsumen untuk memperkuat perlindungan hukum, termasuk pemberian kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen.