Tinjauan hukum hak kesehatan reproduksi perempuan pada hubungan percintaan tanpa ikatan pernikahan

TINJAUAN HUKUM HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN PADA HUKUNGAN PERCINTAAN TANPA IKATAN PERNIKAHAN

ABSTRAK
Hak atas kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh berbagai regulasi di Indonesia. Namun, implementasi hak tersebut seringkali menghadapi kendala, khususnya bagi perempuan yang berada dalam hubungan tanpa ikatan pernikahan. Kelompok ini kerap mengalami keterbatasan akses layanan, diskriminasi, serta stigma sosial yang memperburuk kondisi fisik maupun psikis. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menelaah kesesuaian antara jaminan hukum dan praktik di lapangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Analisis difokuskan pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, UU No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, serta Permenkes No. 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan, termasuk yang berada dalam hubungan tanpa ikatan pernikahan, secara hukum berhak atas layanan kesehatan reproduksi yang bermutu, aman, dan bebas diskriminasi. Namun, responden belum sepenuhnya mengakses layanan kesehatan formal, baik edukasi, konseling, maupun dukungan medis. Dukungan lebih banyak diperoleh dari keluarga dan lembaga keagamaan. Hambatan terbesar terletak pada stigma sosial dan diskriminasi, yang berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan sosial responden.