Analisis Yuridis Hak Pekerja Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara

Hak-hak normatif pekerja merupakan salah satu hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pasal-pasal peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan yang terkait Hak Mendapatkan Upah Minimum Provinsi, Tunjangan Hari Raya, Cuti, Izin Meninggalkan Pekerjaan dengan Mendapat Upah, Hak Mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Hak Mendapatkan Fasilitas Khusus Pada Jam Tertentu, Hak Mendapatkan Manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan praktik dilapangan dan untuk menganalisis diskresi perusahaan terhadap implementasi cuti panjang berdasarkan pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 pada Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan pada Proyek Strategis Nasional Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) PT Ceria Nugraha Indotama, di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun waktu penelitiannya adalah mulai 21 April 2025 sampai dengan 21 Juni 2025. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan pencarian melalui internet. Data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitiannya adalah implementasi pasal-pasal peraturan perundangan dibidang ketenagakerjaan yang terkait Hak Mendapatkan Upah Minimum Provinsi, Tunjangan Hari Raya, Cuti, Izin Meninggalkan Pekerjaan dengan Mendapat Upah, Hak Mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Hak Mendapatkan Fasilitas Khusus Pada Jam Tertentu, Hak Mendapatkan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan praktik dilapangan adalah sudah sinkron pada Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Diskresi perusahaan terhadap implementasi cuti panjang berdasarkan pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 pada Proyek Strategis Nasional di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara belum sinkron dengan penerapannya dilapangan.