KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Skripsi ini Berjudul Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilatarbelakangi oleh konsepsi Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang telah memasuki ketentuan-ketentuan pidananya dalam Bab XV dimulai dari pasal 97 sampai 120, Penulis menilai isi yang terkandung dalam Pasal-pasal belum optimal. Penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana kebijakan sanksi pidana dalam hukum lingkungan hidup saat ini dan apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Tujuan penulis mengangkat permasalahan ini agar dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan untuk mengetahui serta menganalisa rumusan kebijakan hukum pidana dalam penegakan Undang-Undang Lingkungan Hidup dimasa mendatang. Sanksi pidana dalam perlindungan lingkungan hidup dipergunakan sebagai ultimum remedium, dimana tuntutan pidana merupakan akhir mata rantai yang panjang, bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Secara dogmatis masalah hukum pidana adalah: perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan tindak pidana itu, pidana yang diancam terhadap pelanggar larangan itu. Pertanggungjawaban yang pada awalnya hanyalah dapat dijatuhkan pada perorangan, kini telah dapat pula dijatuhkan pada korporasi. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri atau sejenisnya, tentunya lingkungan hidup perlu mendapat perlindungan hukum. Hukum pidana dapat memberikan sumbangan dalam perlindungan hukum bagi lingkungan hidup, namun demikian perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan yang terkandung dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan. Ketentuan Pasal 116 UU No 32 tahun 2009 mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha