PENERAPAN YURISPRUDENSI DALAM PROSES PERADILAN PASCA BERLAKUNYA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 185/KMA/SK/VII/2020

ABSTRAK
Skripsi ini Berjudul Penerapan Yurisprudensi Dalam Proses Peradilan Pasca Berlakunya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 185/KMA/SK/VII/2020, Yurisprudensi merupakan kebutuhan yang fundamental untuk melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum karena dalam sistem hukun nasional memegang peranan sebagai sumber hukum. Tanpa yurisprudensi, fungsi dan kewenangan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman akan dapat menyebabkan kemandulan dan stagnan. Yurisprudensi bertujuan agar undang-undang tetap aktual dan berlaku secara efektif, bahkan dapat meningkatkan wibawa badan-badan peradilan karena mampu memelihara kepastian hukum, keadilan sosial, dan pengayoman. Tujuan penulis mengangkat permasalahan ini Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 185/KMA/SK/VII/2020 untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang dilakukan diantaranya melalui pengawasan dalam bidang teknis yudisial dengan putusan kasasi dan peninjauan kembali dalam membangun kesatuan hukum di Indonesia. Kemudian, pencapaian tujuan menjaga kesatuan hukum oleh Mahkamah Agung dilakukan selain dengan menerapkan Sistem Kamar juga melalui penerbitan Yurisprudensi yang diikuti oleh hakim berikutnya ketika mengadili perkara yang memiliki permasalahan hukum (question of laws) yang sama. Yurisprudensi digunakan sebagai pedoman bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara. Dengan adanya Keputusan Ketua MA RI No. 185/KMA/SK/VII/2020 sebagai pegangan atau pedoman yang ada di lembaga peradilan maka sikap lembaga peradilan akan timbul konsistensi dan keputusan yang kontroversial akan dihindari, yang pada akhirnya bisa menjamin kepastian hukum.